TEGASKAN HAK DAN KEWAJIBAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT, DAERAH, DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Bisa dikatakan anggota DPD RI merupakan lembaga netral yang bebas dari penguruh pihak manapun, karena anggota DPD RI merupakan individu yang tidak terikat oleh partai politik. Peran DPD RI seharusnya lebih besar dan lebih memiliki pengaruh yang luar biasa dalam membangun negeri ini. Saat ini kita tahu bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik telah menurun karena banyaknya kasus-kasus yang melibatkan para pejabat dan petinggi-petinggi partai politik yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan dengan tuntas, ibarat kata pepatah mati satu tumbuh seribu, terungkap satu kasus melebar menjadi kasus-kasus yang lain. Awal reformasi merupakan titik yang terang untuk Indonesia dengan dibentuknya  lembaga baru dalam jajaran sistem pemerintahan Republik Indonesia. Tapi sayangnya lembaga ini belum memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem yang ada di Indonesia. Analisis saya terhadap mengapa eksistensi DPD RI kurang dan lembaga ini sering disebut lembaga mati bukan karena orang-orang didalamnya yang tidak mau memperjuangkan kepentingan masyarakat melainkan belaum adanya aturan main yang jelas dan hak-hak istimewa untuk para anggota DPD RI. Contohnya, kita tahu dalam memutuskan suatu UU yang di usulkan oleh masing-masing anggota DPR RI maupun DPD RI harus melalui beberapa tahapan dan tata cara tersendiri. Sedangkan kita tahu untuk mengesahkan UUharus mendapatkan persetujuan dari 50%+1 jumlah keseluruhan dari anggota MPR RI. Sekarang kita lihat anggota MPR RI itu sendiri terdiri dari 560 anggota DPR RI dan 132 anggota dpd ri untuk periode 2009-2014. Sekarang dapat ditarik kesimpulan sekalinpun seluruh anggota DPD RI bergabung untuk mensahkan uu yang meraka usulkan tetap saja apabila uu tersebut bertentangan dengan kepentingan anggota dewan yang lain maka uu tersebut akan batal. Dan sampai kapanpun tidak dapat disahkan. Anggota DPD RI merupakan perwakilan dari daerah-daerah  tentu saja sudah dapat  dipastikan meraka lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah dan bagaimana mereka mengupayakan kepentingan masyarakatnya agar seimbang dengan kepentingan pemerintah pusat.

Jika saya yang terpilih menjadi salah satu anggota DPD RI, yang pertama kali saya lakukan adalah mengkaji ulang Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  Yang katanya berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislatif Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang dicirikan oleh sifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat “otoritatif” atau mandat rakyat kepada Anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau “binding” yaitu ciri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang semata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah. Tetapi pada fakta dan realitas yang terjadi saat ini hal tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi saat ini. Yang kedua, saya akan meminta ketegasan mengenai peraturan sidang MPR RI yang membahas mengenai usulan peraturan maupun undang-undang yang diusulkan oleh anggota DPR RI dan anggota DPD RI harus ada perbedaan dan keistimewaan tersendiri untuk anggota DPD RI (mengingat anggota DPD RI merupakan individu yang bebas dari pengaruh Partai Politik sehingga kemungkinan kecil usulan yang diajukan mengandung unsure kepentingan politik). Terakhir barulah saya dapat menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan harapan bangsa ini.